🦔 Makalah Penegakan Hukum Dan Ham Di Indonesia

universalitastidak keseluruhannya terkandung dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan Program pemerintah dalam penegakan Hukum dan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: "melindungi HAM (PP Nomor 7 tahun 2005) yaitu meliputi pemberantasan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah korupsi, anti Fadhil Dosen Hukum Pidana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia pernah memiliki satu regulasi penting, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Hakwanita dan anak. Hak-hak tersebut harus dihormati dan ditaati oleh semua kalangan namun yang menjadi masalah adalah apakah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah mampu menjamin hak-hak dari bangsa Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai penegakan HAM di Indonesia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi DasarHukum HAM di Indonesia penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas Pengaturan HAM dalam Undang-Undang UU No 9 Tahun 1999 tentang HAM yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. contoh= Pasal 9 tentang hak untuk hidup dan Pasal 36-42 tentang hak atas kesejahteraan. UU No Penegakhukum dinilainya masih terikat oleh pasal-pasal formal dan akibatnya hukum tidak lagi mementingkan substansi yakni hati nurani. Pendapat Mahfud MD bisa dikatakan relevan karena memang kenyataannya penegakan hukum di Indonesia tidak lagi mementingkan hati nurani. Kasus sepele ditindak tegas sedang kasus yang merugikan banyak orang bahkan HukumInternasional HAM yang Sudah Diratifikasi Negara RI. Dasar Penegakan Hukum HAM di Indonesia. Penegakan HAM dalam Ketetapan Undang-undang. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. 1. Pasal 27 ayat 1. 2. Pasal 27 ayat 2. NegaraHukum Indonesia ´Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkannya sistem hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi negara yaitu UUD 1945. ´Sistem hukum nasional berisi peraturan perundang-undangan yang hierarkis, yang meliputi üUndang-undang Dasar 1945 üUndang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Programpenegakan hukum dan HAM (PP Nomor 72 Tahun 200) yaitu yang meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme dan pembahasannya penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. PermasalahanDan Penegakkan Ham Di Indonesia - Download as a PDF or view online for free Makalah ham (2) Septian Muna Barakati Analisis Faktor Penyebab Aparat hukum yang berlaku sewenang - wenang Telah terjadi krisis moral di Indonesia Kurang adanya penegakan hukum yang benar Dan lain - lain. 15. Cara Programpenegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul "Hak Asasi Manusia". 2.3 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia. Upayapenegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku "Ilmu Negara Umum". Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. 1 Urgensi Penegakan Hukum Indonesia adalah negara hukum, artinya negara semua kegiatan ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah serta kegiatan yang dijalankan semua kemasyarakatannya berdasarkan hukum, hendaknya bukan di dasarakan pada kekuasaan saja. Masyarakat yang profisional tentunya kualitas profesionalisme di bentuk oleh bagian dari masyarakat Indonesia yang dibentuk menjadi manusia uBDTK.

makalah penegakan hukum dan ham di indonesia